PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN MELALUI EFEKTIVITAS PAD

Adi Faisal Aksa; Wilfridus Amleni; Yeremias Lake; Desmon Redikson Manane; Fredirikus Timo

doi:10.64626/jmbo.v5i1.698

Penulis

Adi Faisal Aksa Universitas Timor
Wilfridus Amleni Univeritas Timor
Yeremias Lake Univeritas Timor
Desmon Redikson Manane Univeritas Timor
Fredirikus Timo Univeritas Timor

DOI:

https://doi.org/10.64626/jmbo.v5i1.698

Kata Kunci:

Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah, Keuangan Daerah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai variabel mediasi pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2019–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis data dilakukan menggunakan analisis jalur (path analysis) untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, penerapan akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kemandirian keuangan daerah. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah serta mampu memediasi pengaruh penerapan akuntansi pemerintahan terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas akuntansi pemerintahan perlu diikuti dengan pengelolaan keuangan yang efektif untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Referensi

Adhikari, P., & Gårseth-Nesbakk, L. (2016). Implementing Public Sector Accruals in OECD Member States: Major Issues and Challenges. Accounting Forum, 1–18. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2016.02.001

Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah Daerah: Perspektif Akuntansi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 14(1), 23–28.

Amiq, B., Hamdani, F., Prawesthi, W., Aribawa, M. Y., & Begishev, I. (2025). Unqualified Audit Opinions and Their Role in Promoting Transparent, Accountable, and Just Governance Reform. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 13(2), 458–474. https://doi.org/10.38156/akuntansi.v2i2.96.4

Andrews, M. (2008). Good Government Means Different Things in Different Countries. Harvard Kennedy School., November.

Badan Pusat Statistik. (2024). No Title.

Be, E., Oki, K. K., & Aksa, A. F. (2025). Effectiveness and Independence of Regional Financials in NTT Province in the Implementation of Fiscal Decentralization. International Journal of Novel Research and Development (IJNRD), 10(6), 212–227.

Bird, R. M., & Smart, M. (2002). Intergovernmental Fiscal Transfers : International Lessons for Developing Countries. World Development, 30(6), 899–912.

Christiaens, J., Vanhee, C., Manes-rossi, F., Aversano, N., & Cauwenberge, P. van. (2015). The Effect of IPSAS on Reforming Governmental Financial Reporting: An International Comparison. International Review of Administrative Sciences, 81(1), 158–177. https://doi.org/10.1177/0020852314546580

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103

Halim, A. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Selemba Empat.

Hood, C. (1995). The “New Public Management” in the 1980s: Variations on a Theme. Accounting Organizations and Society, 20(2/3), 93–109. https://sci-hub.sidesgame.com/10.1177/031289629101600103

Kasingku, F. J. (2022). The Implementation of Accrual Accounting in The Public Sector. Klabat Accounting Review, 3(2), 72–83. https://doi.org/https://doi.org/10.60090/kar.v3i2.872.72-83

Mahmudi. (2019). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta. https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_vpt_read#v=onepage&q&f=false

Nasyfa, S. Q., Lestari, B. P., & Saputra, D. P. (2025). Akuntansi pada Organisasi Sektor Publik. Jurnal Bisnis Inovatif Dan Digital, 2(2), 103–113.

Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2019). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.

Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, XXXVII(September), 1120–1149.

Pollit, C., & Bouckaert, G. (2017). Public Management Reform (Fourth). Oxford University Press.

Pratama, H. A., & Mutmainah, S. (2025). Perkembangan Akuntansi Akrual pada Sektor Publi: Analisis Bibliometrik. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 6(1), 19–37.

Pratama, R. (2023). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 8(2), 112–128.

Putri, R. D., & Hendaris, R. B. (2025). Public Sector Accountability and Performance: The Influence of Institutional Scale, Legislative Oversight, and Supreme Audit Judgements. E-Jurnal Akuntansi.

Redjo, P. R. D., Oki, K. K., & Sanbein, G. S. (2025). EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA . Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi, 4(2), 524–533. https://doi.org/10.64626/jmbo.v4i2.581

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010.

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Seabra, S. N., & Pettigrew, A. M. (2026). The Perils of Partial Reform : Capability Systems and Public Organization Performance. Public Organization Review. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11115-025-00977-z.pdf

Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2020). The Effect of Financial Reporting Quality on Local Government Performance. Journal of Accounting and Investment. 21(2), 1–15.

Sugiyanto, E., & Winarna, J. (2021). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 25(1), 45–58.

Wibowo, A. (2021). Peran Mediasi Efektivitas Pengelolaan Anggaran pada Hubungan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Keuangan Publik, 6(2), 77–92.

Wibowo, S. (2019). Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Pemberian Opisi atas Laporan Keuangan Audited (Studi Kasus pada Kementerian di Indonesia). Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, 5(1), 41–52.